Sanggupkah BPK Kawal Harta Negara di Tengah Korupsi yang Merajalela?

Orang awam bicara soal pengawalan keuangan negara? Kenapa tidak? Tapi tentunya dengan menggunakan bahasa yang juga sesuai untuk masyarakat awam agar bisa dipahami dengan mudah dan baik. Kadang karena tidak satu frekuensi dalam berkomunikasi, maka sesuatu yang seharusnya dipahami oleh masyarakat awam malah jadi membingungkan dan berujung pada sikap masa bodoh. Lalu terlontarlah kalimat-kalimat seperti di bawah ini.

“PNS itu kerjanya cuma ngabisin uang negara, katanya rapat ini itu, acara ini itu, cuma buat ngabisin anggaran yang sudah dibuat, sebab kalau gak habis akan dianggap gak menjalankan rencana kerja yang sudah dibuat. Gimana korupsi mau diberantas, PNS aja begitu.”

Itu contoh kalimat-kalimat skeptis dan sinis yang biasa kita dengar. Saya sebagai orang yang besar di keluarga PNS, punya suami PNS pula, sudah sangat akrab dengan kalimat-kalimat tersebut. Betapa kadang jadi PNS itu identik dengan korupsi, makan gaji buta, maling uang negara dan  berbagai istilah negatif lainnya. Meskipun yang berbuat hanya sebagian, namun masyarakat terlanjur memukul rata semuanya. Dan ketika Pegawai Negeri Sipil yang jelas-jelas aparat pemerintah saja menghamburkan uang negara secara berjamaah dan berulang setiap tahun, bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya bahwa ada Lembaga atau Badan negara yang bisa memberantas korupsi?

Maka tak heran jika dulu, setiap melihat tayangan pertanggungjawaban kepala negara di depan para wakil rakyat, almarhum kakek saya selalu berkomentar sinis, “Paling hasilnya begitu-begitu juga. Bagus semua, wajar semua. Satu komando, setuju semua.”

Lalu apakah untuk seterusnya kita akan bersikap skeptis dan sinis? Tidak adakah harapan bagi kita untuk melihat negara ini bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme? Yuk, kita coba telusuri dengan kacamata awam!

Ada satu sudut pandang lain yang bisa kita sodorkan pada masyarakat, bahwa negara memiliki sebuah Badan bernama BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki pola tersendiri dalam mengawal kekayaan negara. Ternyata masih banyak masyarakat yang tidak sadar akan keberadaan Badan ini, mereka tahunya hanya KPK yang memang populer dengan gebrakan tangkap tangan dan berbagai kontroversinya di layar kaca. BPK berbeda. Polanya adalah dengan melakukan pemeriksaan detail pada data keuangan semua Lembaga atau Badan yang terkait dengan negara. BPK bicara dengan data, bukan dengan aksi tangkap tangan.

Data yang didapat BPK ini kemudian diungkap secara transparan sehingga masyarakat bisa ikut menilai. Secara online bisa kita lihat di situs BPK, www.bpk.go.id. Namun sejauh mana keakuratan data ini? Apakah tidak sama saja dengan data yang disampaikan oleh BPK di hadapan para wakil rakyat pada orde-orde sebelumnya? Dimana laporan pertanggungjawaban yang dibacakan atau diserahkankan oleh kepala negara sudah melewati tahap ‘penyesuaian’ terlebih dahulu dengan BPK.

Kita adalah bagian dari masyarakat yang notabene adalah rakyat Indonesia. Memang sudah sapatutnya kita juga memahami sedikit banyak soal keuangan negara. Karena susah senang negara akan berimbas pada derajat kesengsaraan dan kesejahteraan kita sebagai rakyat. Bicara keuangan negara, maka lembaga yang paling akan disorot sebenarnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena nanti yang akan menerima laporan dari kepala negara adalah BPK sebelum disidangkan lagi di depan para wakil rakyat. Di pundak lembaga inilah tanggung jawab besar dipikulkan. Tapi benarkah BPK sanggup mengawal harta negara di tengah korupsi yang merajalela ini?

Sebuah Gambaran Sederhana

Agar tak terlalu rumit memahami, sebagai orang awam kita bisa ambil perumpamaan sebuah perusahaan untuk dijadikan contoh miniatur negara. Sebuah perusahaan agar tetap berada dalam kondisi sehat maka diperlukan seorang auditor untuk mengaudit perusahaan secara berkala. Dibutuhkan seorang penasehat keuangan untuk memberikan pandangan terhadap pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Memahami dan mengetahui cash flow sebuah perusahaan dengan baik. Auditor maupun penasehat keuangan seharusnya adalah orang-orang yang independen agar tak terjadi tekanan atau kongkalingkong dengan pemimpin atau karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Pihak auditor tak boleh punya kepentingan pribadi di perusahaan tersebut. Barulah perusahaan bisa tetap sehat secara finansial dan operasional.

Nah begitu pula sebuah negara, harus memiliki pengawas dan pemeriksa keuangan dalam bentuk lembaga atau badan. Lembaga ini harus independen, memiliki keluwesan dalam melakukan tugasnya yaitu mengawal harta atau kekayaan negara. Selain independen, lembaga atau badan ini minimal harus sejajar kedudukannya dengan pemegang pemerintahan tertinggi, dalam hal ini adalah Presiden. Barulah tugas lembaga atau badan ini bisa berjalan efektif dan maksimal.

Indonesia Sudah Punya BPK

Patut disyukuri, negara kita sudah memiliki sebuah Lembaga atau Badan yang bertugas mengawasi dan memeriksa keuangan negara yaitu BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Badan ini sudah ada sejak zaman pemerintahan RI pertama yang dikepalai oleh seorang Presiden. BPK didirikan pada tanggal 1 Januari 1947, dua tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Jadi ini termasuk salah satu Badan atau Lembaga negara tertua sejak Indonesia merdeka. Badan ini tentu saja resmi dan memiliki kekuatan hukum sebab pembentukannya didasarkan pada UUD 1945 Pasal 23 ayat 5 yang berbunyi:

Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.

Hanya saja di setiap zaman atau masa pemerintahan tersebut hingga saat ini, telah terjadi beberapa kali perubahan terhadap Badan ini. Pada zaman Orde Lama dan Orde Baru bisa dibilang BPK masih berada di bawah kendali Presiden. Namun sejak Orde Reformasi, terjadi perubahan yang sangat siginifikan terhadap BPK.

Perubahan ini juga memiliki kekuatan hukum dengan diamandemennya UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001. Kita bisa melihat pada Pasal 23E yang berbunyi:

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Bebas dan mandiri ini penting agar BPK bebas dari intervensi pemerintah yang berkuasa, bebas dari tekanan Lembaga atau Badan lain, serta mandiri tanpa pengaruh pihak lain.

Dalam UU No. 15 tahun 2006 juga ditegaskan bahwa BPK dalam menjalankan tugasnya haruslah memiliki posisi yang mandiri, bebas dan profesional. Disebabkan posisinya yang independen dan sejajar dengan kepala pemerintahan maka diharapkan BPK bisa bergerak dengan leluasa tanpa tekanan atau intimidasi dari pemerintah dan perangkatnya (pejabat dan jajaran pegawai di bawahnya) yang notabene menjadi salah satu objek pemeriksaan selain badan-badan usaha milik negara lainnya.

 

Hal lain yang semakin mengokohkan peran BPK adalah fungsinya yang diperluas, tak lagi sekadar memeriksa keuangan negara, tapi juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Mulai dari sumber masuknya keuangan, tempat penyimpanannya hingga kemana saja uang tersebut dibelanjakan. Tak hanya harta dalam bentuk uang tapi juga kekayaan dan asset negara dalam bentuk hasil bumi dan bangunan. Maka lahirlah nilai-nilai dasar BPK yang baru yaitu; Independensi, Berintegritas dan Profesionalisme.

Standar Pemeriksaan BPK

Agar bisa memahami BPK, sebagai masyarakat awam mungkin sekilas informasi ini penting kita ketahui. Bahwa dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki standarisasi yang dibuat pada tahun 2007 dengan nama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (BPKN). Standar ini meliputi tiga hal; Standar Umum, Standar Pemeriksaan dan Standar Pelaporan. Namun karena dianggap sudah tidak relevan lagi maka di awal tahun 2017 kemaren diperbaharui lagi sebab perkembangan standar pemeriksaan internasional saat ini mengarah kepada perubahan dari berbasis pengaturan detail (rule-based standards) ke pengaturan berbasis prinsip (principle-based standards).

Intinya, perubahan ini merupakan penyempurnaan dari standar sebelumnya agar hasilnya semakin berkualitas. Dengan demikian hasil pemeriksaan BPK lebih akuntabel, lebih transparan, ekonomis, efisien dan efektif. Jika ini tercapai maka efek positifnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sanggupkah BPK Kawal Harta Negara Sendirian?

Inilah bagian inti dari keseluruhan pemaparan artikel ini. Sebagai sebuah Badan yang memiliki tugas berat dan penting, BPK tentunya sudah difasilitasi dengan berbagai ‘senjata’ dan tools untuk menjalankan tugasnya. Kita juga percaya BPK yang sekarang sudah jauh lebih bebas, mandiri dan profesional dibanding BPK yang dulu. Jadi sampai di tahap ini kita bisa mempercayai BPK sebagai Badan yang mampu mengawal harta dan kekayaan negara.

Namun tetap perlu dicatat, tugas tersebut akan berjalan dengan lebih baik lagi jika ada peran serta masyarakat di dalamnya. Kita sebagai masyarakat juga punya kepentingan yang tak kalah besar dalam mengawal harta dan kekayaan negara. Kepentingan kita adalah hak untuk hidup sejahtera, susah senang kita tergantung pada sejauh mana pemerintah mampu mengelola dan memanfaatkan harta kekayaan negara. Kepentingan kita juga dijamin oleh hukum sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 3.

Pasal 3 Ayat 1:

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 33 Ayat 2:

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Pasal 33 Ayat 3:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Nah, inilah kepentingan kita sebagai masyarakat. Untuk memenuhi kepentingan tersebut maka dituntut peran serta kita dalam mengawal harta dan kekayaan negara. Salah satunya dengan melaporkan setiap adanya temuan kejanggalan dalam pengelolaan maupun pembelanjaan uang dan kekayaan negara. Kemudian membantu (jangan menghalang-halangi) ketika pihak berwenang meminta kesaksian kita atas adanya tindak penyelewengan harta dan kekayaan negara oleh pejabat, lembaga negara atau pemerintah yang berkuasa.

Apa Saja Sektor Yang Berpotensi Diselewengkan?

Setidaknya ada 11 sektor yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan kekayaan negara. Sektor-sektor tersebut disebut ‘lahan basah’ karena banyaknya dana yang dialirkan ke sana.

Bayangkan dengan banyaknya sektor yang berpotensi disalahgunakan maka tentu sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, sebab masyarakat adalah bagian paling dominan, paling banyak dan paling dizalimi ketika harta dan kekayaan negara diselewengkan. Jadi tak perlu takut ketika melaporkan atau membantu pihak berwenang untuk mengungkap sebuah kasus, sebab kita dilindungi oleh UU yang berlapis. Silakan cek UU No.31/1999 Pasal 41 berikut:

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

  1. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
  2. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  3. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  4. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  5. hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Tak hanya itu. Masih ada UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang TIPIKOR (Tindak Pidanan Korupsi). Ada lagi Peraturan Pemerintah No.21/200 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diperkuat lagi dengan UU No 30/2002 Pasal 15 tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor.

Nah, dengan banyaknya UU yang menjamin dan melindungi, kita tak perlu khawatir, kan? Negara malah meminta kita untuk membantu BPK dalam mengawal harta dan kekayaan negara. Sekarang percaya kan, bahwa peran serta masyarakat juga sangat penting. Masyarakat adalah alat kontrol sosial yang sangat diharapkan perannya oleh negara.

Lalu Bagaimana Prosedur Pelaporan Masyarakat Yang Benar?

Nah ini penting diketahui agar kita tak asal lapor. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar kita menjadi pelapor yang cerdas.

  1. Cari tahu latar belakang kenapa suatu kasus perlu dilaporkan.
  1. Buat analisa hukumnya, untuk kasus yang akan kita laporkan itu UU nomor dan tahun berapa yang cocok untuk menjeratnya.
  2. Lengkapi dengan data yang akurat (bukan opini pribadi atau persangkaan belaka) ditambah dengan bukti dan kronologi sehingga kita bisa menyimpulkan sebuah kasus sebagai tindak penyelewengan atau penyalahgunaan harta dan kekayaan negara.
  3. Jangan lupa sertakan identitas diri kita yang sesuai dengan KTP.

Cukup gampang dan jelas ya bagi kita memahami tata cara pelaporan ini. Untuk detailnya kita bisa cek di situs BPK pada halaman Layanan Publik.

Dua Faktor Yang Tak Bisa Diabaikan

Kasus korupsi, penyelewengan harta dan kekayaan negara sudah sangat menjamur, berurat berakar di tengah kehidupan bernegara kita. Yang terungkap banyak, yang belum terungkap bisa jadi lebih banyak lagi. Ini adalah keprihatinan bersama yang sepatutnya kita seriusi penanggulangannya. Pepatah yang mengatakan bahwa ‘mencegah lebih baik dari mengobati’ memang tepat, maka upaya pencegahan juga penting dilakukan. Negara terutama BPK mungkin sudah punya cara-cara pencegahan yang efektif sesuai UU dan hukum negara, namun kita sebagai masyarakat tentu tetap perlu menyumbangkan pemikiran dari kaca mata kita sebagai orang awam. Nah inilah dua hal yang menurut saya penting dilakukan, yaitu dua bentuk pembinaan ke dalam diri individu.

Tumbuhkan Kesadaran Nasionalisme

Menumbuhkan kesadaran nasionalis sangat penting agar terpahat rasa cinta tanah air dalam diri masyarakat terutama para pemegang kekuasaan dan jabatan penting negara. Orang yang memiliki rasa cinta tanah air tak akan mau melakukan hal-hal yang merugikan negara dan rakyat banyak. Jadi para koruptor bisa dikatakan sebagai orang yang tak punya rasa nasionalis terhadap bangsanya sendiri. Makanya penumbuhan kesadaran dan rasa nasionalis yang baik sangat perlu dilakukan secara berkala, tak hanya ketika seseorang disumpah dan dilantik sebagai pejabat.

Tanamkan Keimanan Yang Baik

Sebagai negara yang bedasarkan Pancasila di mana sila pertama berisi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sudah sewajarnya jika penanaman nilai-nilai agama menjadi hal penting bagi semua pejabat dan jajaran pemerintah termasuk kepala pemerintahan sendiri. Keimanan yang baik, apapun agamanya tak akan membolehkan tindak korupsi dalam bentuk apapun. Jadi memberikan pencerahan rohani kepada seluruh lapisan pemerintah, badan usaha milik negara, pegawai-pegawai negeri dan semua yang berpotensi menyelewengkan harta dan kekayaan negara sangatlah penting. Bahwa secuil harta haram yang mereka ambil akan dituntut pertanggungjawabannya di akhirat kelak, apalagi jika yang diambil berjumlah besar dan merugikan rakyat banyak.

Itulah dua hal yang tak bisa diabaikan begitu saja dalam membantu BPK mengawal harta dan kekayaan negara. Kita manusia, memiliki unsur manusiawi yang tetap perlu dihidupkan agar tak menghalakan segala cara untuk memperkaya diri pribadi dengan cara haram. Dua hal di atas adalah unsur manusiawi kita yang bisa dibina, diperbaiki dan diluruskan dari dalam diri masing-masing.

Hasil Yang Menggembirakan

Sampai di tahap sekarang, BPK sudah cukup membuktikan bahwa Badan ini bisa dipercaya dan diandalkan dalam mengawal harta negara. Laporan yang transparan dan bisa kita lihat secara terbuka merupakan bukti akurat hasil kinerja BPK. Kita bisa lihat hasil pemeriksaannya di halaman Ikhtisar Hasil Pemeriksaan ini. Berapa triliun harta dan kekayaan negara yang berhasil diselamatkan oleh BPK bisa kita lihat angkanya. Jika angka-angka itu dikembalikan untuk kepentingan rakyat maka jelas perekonomian rakyat akan sangat terbantu dan kesejahteraan rakyat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berikut adalah screenshoot Siaran Pers BPK yang saya ambil dari situs resmi BPK. Dari screenshoot ini kita bisa melihat gambaran hasil kerja BPK dalam mengawal dan menyelamatkan harta negara.

Masih banyak lagi contoh kasus yang telah diselesaikan oleh BPK, semua bisa dilihat dalam Siaran Pers situs resmi BPK. Semoga di masa yang akan datang, BPK bisa melakukan lebih banyak penyelamatan terhadap harta dan kekayaan negara. Namun di atas itu semua, harapan tertinggi kita sebagai rakyat adalah tumbuhnya kesadaran pemerintah, pajabat negara dan badan-badan usaha milik negara untuk meninggalkan penyelewengan, menjauhi korupsi dan benar-benar menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Semoga. (NSR)

Salam Kebangsaan!

Media Sosial BPK

Instagram: @bpkriofficial

Twitter: @bpkri

Facebook Fanpage: @humasbpkri.official

*Novia Syahidah*



Penulis yang identik sebagai penulis bermuatan lokal dan aktif menulis di berbagai media massa cetak seperti koran dan majalah sejak tahun 2002. Telah menulis 9 buku pribadi dan 20 lebih buku kolaborasi. Terakhir menulis cerita bersambung di sebuah majalah wanita dengan judul Cinta Jemputlah Aku. Selain jadi Founder di komunitas Blogger Muslimah Indonesia, saat ini masih aktif sebagai Manager Marketing dan Komunikasi di PT. Khalifa International Business, juga relawan di program Kemenpar untuk Wonderful Indonesia.


33 thoughts on “Sanggupkah BPK Kawal Harta Negara di Tengah Korupsi yang Merajalela?

  1. Arin

    Lahan basah, dua kata yang mengerikan ya Uni. Semua bisa tenggelam dari 2 kata itu. Semoga Negara kita dilindungi dari kehancuran negara hanya karena kerakusan para koruptor.

    Reply
  2. Dian Restu Agustina

    Ulasan yang menarik Mbak Via..
    Saya yakin BPK sanggup menjalankan amanah untuk mengawal harta negara. Tentu dengan dukungan kita semua. Dengan cara, mau tahu tugas BPK, tidak terlibat dalam kegiatan yang mendukung korupsi (urus itu ini pakai jalur resmi, enggak pakai sogok sana-sini) dan melaporkan jika ada penyelewengan…
    Semoga..:)

    Reply
  3. dewi

    semoga BPK bisa tetap amanah dalam menjalankan tugas ini ya… Jadi keinget waktu masih jadi reporter beberapa kali pernah liputan di BPK dan salut mereka bisa menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam laporan keuangan yang bisa mengungkapkan adanya penyelewengan uang.

    Reply
  4. Ophi Ziadah

    Waah tulisannya komprehensive banget unii
    Sastrawan menulis hukum nih hahaha.
    Harapan aku apapun nama lembaga negara itu enath kpk, bpk atau apapun yg sangat penting utk membuatnya tetap berwibawa dan bekerja seharusnya adalah sistem dan orang2 di dalamnya.
    Masih banyak PR kita ttg sistem lembaga dan personal di dalamnya.
    Peran masyarakat sgt penting utk membuat mrk sesuai slogannya: mandiri n independen

    Reply
  5. Fara Alfaza

    Beraaat. Tapi, itulah, BPK gak bisa jalan sendiri tanpa bantuan masyarakat. Yg ngeselin kan, udh gak bantu ngawasin, pas ada penyimpangan inilah itulah malah nyalah2in. Keknya masyarkat perlu disadarkan lg tentang BPK

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *